"Saatnya menentukan, apakah komunitas LSM/Ornop ingin mengatur dirinya sendiri atau diatur oleh pemerintah?". Setidaknya demikianlah pertanyaan kunci dari presentasi Hans Antlov (Governance Advisor LGSP) dihadapan peserta Semiloka Membangun Transparansi dan Akuntabilitas LSM/Ornop di Sumatera (2-4 Juni 2009) yang terdiri dari kalangan utusan jaringan LSM/Ornop se-sumatera, utusan perusahaan yang ada di kota Padang, pemerintah, media dan stakeholder lainnya. Upaya mengatur diri sendiri ini terkait dengan perbaikan citra LSM/Ornop, terutama dalam hal akuntabilitas, yang merosot di mata publik semenjak era reformasi.

Pertanyaan diatas cukup beralasan karena jika LSM/Ornop tidak ingin diatur oleh pemerintah, maka LSM/Ornop harus mampu menunjukkan bahwa mereka bisa mengatur diri sendiri untuk mencapai standar akuntabilitas yang memadai. Salah satu mekanisme pengaturan diri sendiri (self regulation) tersebut adalah dengan menyusun dan menerapkan kode etik yang berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat sipil yang dianut dan sekaligus dengan reward dan sanksinya.

Jika pertanyaan diatas tidakdijawab dengan itikad dan tindakan nyata, maka upaya pengaturan dari luar pasti akan diberlakukan. Hal ini sebagaimana yang tercermin dalam upaya pemerintah Indonesia saat ini yang terlihat dalam inisiasi pemerintah dalam tiga draft dan revisi produk perundang-undangan yaitu revisi undang-undang Ormas, rancangan undang-undang tentang organisasi masyarakat sipil (OMS) dan rancangan undang-undang tentang perkumpulan.

Selain Hans Antlov, semiloka yang bertajuk Upaya Memperkuat Posisi LSM/Ornop dan Basis Dukungan Untuk Perubahan Sosial ini juga menghadirkan Lusi Herlina. Mantan Ketua Badan Pengurus KPMM yang kini aktif sebagai Wakil Ketua Komnas HAM ini memaparkan pengalaman KPMM dalam mewujudkan upaya self regulation ini sejak tahun 1999. Komparasi dengan upaya serupa yang dilakukan di berbagai negara juga dipresentasikan untuk menunjukkan bahwa upaya ini juga dilakukan oleh komunitas LSM/Onop di negara lain.