SIARAN PERS

02/SP/BP-KPMM/IX/2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PADANG

TAHUN 2008

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung Kota Padang sudah di depan mata. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kali ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan dalam sejarah Kota Padang. Pemilukada sebagai proses demokratisasi ini tidak hanya ditentukan sejauh mana persiapan dan point-point kampanye efektif dilakukan atau disampaikan, tetapi juga ditentukan sejauh mana aturan-aturan kampanye dipatuhi dan daya kritis masyarakat pemilih dalam menentukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang layak untuk memimpin kota pada periode berikutnya.

Adalah wajar jika suksesi kepemimpinan Kota Padang juga menimbulkan ekspektasi dari berbagai kalangan tentang pola kepemimpinan dan sosok yang akan memerintah kota Padang lima tahun kedepan. Pola kepemimpinan sangat berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakannya. Hal ini dipahami karena kebijakan suatu pemerintahan pada dasarnya ditentukan juga oleh pola kepemimpinan seorang kepala daerah.

Periode lima tahun sebelumnya, masyarakat sudah merasakan dan memiliki penilaian masing-masing tentang kebijakan pemerintah kota dalam pembangunan. Dari yang dianggap berpihak kepada masyarakat hingga yang dianggap kontraproduktif sama sekali. Masing-masing penilaian tersebut memiliki indikator dan kriteria sendiri-sendiri dan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hukum dan HAM, lingkungan, sipil politik dan lain sebagainya
 
Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada di kota Padang, tentunya adalah    actor    penting    dalam     merefleksikannya   sehingga  bisa menjadi           

pembelajaran ke depan, bagaimana sosok kepemimpinan walikota dan wakil walikota ke depan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat kota Padang saat ini. Untuk melakukan refleksi tersebut, Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) sebagai jaringan LSM/Ornop di Sumatera Barat telah memfasilitasinya dengan melakukan diskusi kritis pada hari Kamis/25 September 2008, yang dihadiri oleh pihak-pihak yang memiliki sudut padang yang heterogen.

Dalam diskusi tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah sebuah himbauan yang berkaitan dengan masa kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2008 mendatang. Himbauan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi masing-masing kandidat walikota dan wakil walikota selama masa kampanye.

1.      Menghimbau setiap kandidat yang ikut dalam Pemilukada menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka dan bertanggungjawab kepada publik, damai dan bermartabat, efektif dan efisien, jujur, proporsional serta memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.

2.      Menghimbau setiap kandidat tidak menampilkan politik pencitraan yang menggunakan simbol-simbol, agama, ras, yang pada dasarnya bersifat abstrak, diskriminatif terhadap kelompok marginal, dan bisa mengarah ke disintegrasi kehidupan bermasyarakat di kota Padang.

3.  Menghimbau adanya transparansi sumber dan penggunaan dana kampanye serta sosialisasi dan mempertanggung-jawabankannya kepada publik.

4.  Menghimbau setiap kandidat untuk mempublikasikan daftar harta kekayaan masing-masing untuk diketahui publik.

5.      Menghimbau agar pelaksanaan kampanye tidak memasuki ranah-ranah yang tidak pantas dimasuki politik praktis seperti kampus dan rumah-rumah ibadah yang pada dasarnya harus netral dari kepentingan politik praktis.

6.      Menghimbau setiap kandidat supaya menawarkan visi misi dan program kerja yang lebih konkrit dan terukur serta perspektif minimalnya mencakup aspek hukum, HAM, ekonomi kerakyatan, lingkungan, kesetaraaan peran atas laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, menghormati keberagaman, pemenuhan hak dasar atas pendidikan,  kesehatan, lapangan pekerjaan dan hak-hak dasar publik lainnya.

7.      Menghimbau setiap kandidat, terutama kandidat incumbent agar tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara dan aparaturnya dalam pelaksanaan kampanye.

8.      Mendorong para kandidat untuk melaksanakan kontrak politik dengan elemen masyarakat pemilih.

9.      Menghimbau kepada elemen-elemen masyarakat sipil untuk ikut mengawasi Pemilukada sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, agar proses demokratisasi lokal ini tidak menjadi ajang seremonial dan demokratisasi prosedural belaka.

 
Padang, 26 September 2008

Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM)

 
ttd

Arif Rahman

Direktur Eksekutif

 
Himbauan ini disiapkan secara bersama dengan lembaga-lembaga:

1.                  LP2M Padang              8.Qbar                                  13. Yayasan Totalitas

2.                  FPSB                          9. Walhi Sumbar                    14.  Kabisat Indonesia

3.                  PAHAM Sumbar           10. HMI Cabang Padang          15.  Pusaka

4.                  LBH Padang                11. KOMNAS HAM Sumbar

5.         P3SD                         12. LAM&PK FH Unand

6.         PBHI Wilayah Sumbar

7.         UKM Pengenalan Hukum dan Politik Unand