Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleakek, dihadiri Wakil Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Asisten Tata Praja Ali Arifin, Ketua Komisi A DPRD Mentawai Yan Winen Sipayung dan sejumlah anggota DPRD.

Selain itu juga hadir Ketua FKPM Tasmin Saogo, Koordinator Tim Kerja FKPM Pdt. Immerius, Direktur YCM Sandang Paruhum, dan sejumlah aktivis LSM lainnya.

Koordinator Tim Kerja FKPM Pdt Immerius Sakerebau dalam dialog itu membacakan empat alasan mengapa Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menyusun perda yang mengatur mengenai pemerintahan terendah di Mentawai.

Keempat alasan itu adalah, pemerintahan terendah mempunyai posisi yang strategis dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan, mempertimbangkan akibat-akibat dari salah urus dan ketidaktepatan penyelenggaraan pemerintahan terendah selama ini, berharap pada kondisi yang ideal pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan terendah dan mengingat karakter Perda Nagari, dan mempertimbangkan potensi dampak yang akan ditimbulkannya.

Menanggapi pendapat FKPM, Ketua DPRD Kortanius mengatakan, pembuatan Perda Pemerintah Terendah perlu dilakukan secepatnya.

“Bila perlu tahun ini disahkan karena DPRD Mentawai telah mengambil sikap tidak akan memberlakukan Perda Nagari di Mentawai,” katanya.

Menurut Korta, tahun ini DPRD akan menggunakan hak inisiatif untuk membuat enam perda, termasuk perda pemerintah terendah, karena itu DPRD telah menganggarkan biaya dalam APBD 2007.

Untuk draft perda tersebut, saat ini sudah ada draft yang dibuat Pemerintah Provinsi yang terdiri dari kalangan akademisi, praktisi dan wakil masyarakat Mentawai. Selain itu juga ada draft yang pernah dibuat Bagian Hukum Pemkab Mentawai saat dijabat Tarsisius. Draft tersebut, menurut Korta, akan dibahas dan diperbaiki sehingga hasilnya relevan dan sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Mentawai.

Karena itu DPRD dalam waktu dekat akan meminta masukan dari masyarakat untuk penyusunan perda pemerintahan terendah di Mentawai.

“Surat penolakan yang berasal dari tokoh agama, sejumlah organisasi masyarakat telah banyak yang masuk ke DPRD dan ini menjadi dasar DPRD untuk menyikapi pembuatan perda pemerintahan terendah di Mentawai,” katanya.

Hal serupa juga ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Menatwai Yan Winen Sipayung. Menurutnya saat ini komisi A tengah berupaya mempelajari tentang hirarki antara perda provinsi dengan kabupaten.

Wakil Bupati Yudas Sabaggalet juga bersikap sama. Menurutnya yang penting saat ini adalah menyusun langkah strategis untuk menyikapi perda tersebut, karena tidak relevan diterapkan di Mentawai.

Ia mengusulkan agar seluruh elemen di Mentawai menyatukan visi untuk sama-sama menggodok perda pemerintahan terendah di Mentawai.

Tanggapan serupa juga dikatakan Asisten I Pemkab Mentawai Ali Arifin yang ikut pertemuan tersebut. Dengan tegas ia mengatakan, Perda Nagari cacat hukum jika dibandingkan dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72.

“Perda Nagari tidak mengacu kepada UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi payung hukum pembuatan perda pemerintahan terendah. Dalam hal ini Perda Nagari cacat hukum dan batal demi hukum,” katanya.

Karenanya, tambahnya, Mentawai berhak membuat Perda Pemerintahan Terendah yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat.

(rpt/oca/Puailiggoubat)