"Untuk melepaskan diri dari donor agency atau bantuan asing adalah hal yang sulit. Karena itu, kita harus memikirkan penggalangan dana publik. Namun, di Indonesia ini ternyata lebih mudah membuat proposal ke donor agency daripada bersusah payah meyakinkan masyarakat untuk mau menyumbang," kata Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Riswan Lapagu, dalam diskusi bertema "Dana Asing bagi LSM: Manfaat atau Mudharat?" di Jakarta, Kamis.

Pada transisi era Orde Baru ke era reformasi sekarang ini, LSM di Indonesia tumbuh bak cendawan di musim hujan. Hingga tahun 2002 jumlah LSM di Indonesia yang tercatat di Departemen Dalam Negeri mencapai angka 13.500 LSM. Angka tersebut belum termasuk LSM yang tidak tercatat. Dari jumlah tersebut, 90 persen LSM yang ada di Indonesia didanai pihak asing.

Menurut Riswan Lapagu, ketergantungan LSM pada pihak asing tidak baik jika berlangsung terus-menerus dan permanen. Ketergantungan ini tidak hanya dapat mengubah style LSM, akan tetapi, juga bisa mengubah paradigma dan orientasi, bahkan mungkin juga ideologi perjuangan LSM.

Ia mencontohkan betapa kini YLBHI mengalami kesulitan pendanaan yang luar biasa setelah enam tahun bergantung pada pihak asing. Sejak 1994 YLBHI mendapat bantuan dana dari luar negeri, khususnya dari Belanda (Novib), Belgia, dan Kanada. Bantuan itu digunakan untuk operasional YLBHI setiap bulan minimal Rp 900 juta untuk overhead dan operasionalisasi program. Setahun YLBHI membutuhkan dana lebih kurang Rp 10 Milyar.

Kini setelah YLBHI tidak menerima bantuan terutama dari Novib, YLBHI kemudian mengalami kesulitan untuk membayar gaji para karyawan dan operasionalisasi program. Karena itu, mulai diupayakan penggalangan dana publik. Namun, ternyata tidak mudah menggalang dana publik, sebab publik pun pasti menuntut akuntabilitas dan transparansi pembukuan.Ironinya, LSM yang memposisikan diri untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga pemerintahan, namun selama ini tidak ada mekanisme kontrol publik atas pembukuan LSM itu sendiri.(lok)