LSM diminta untuk tidak hanya terperangkap dalam aksi perlawanan terhadap kekuatan hegemonik yang cuma mengandalkan pada komitmen moral belaka, namun juga harus diimbangi dengan kemampuan manajerial, punya metode yang strategis, dan informatif pada masyarakat.

Reposisi peran LSM ini muncul dalam diskusi "Perlukah LSM Melakukan Shifting of Paradigm?: Good Governance sebagai Alternatif" yang diselenggarakan Indonesian Institute for Civil Society di Wisma PKBI, Jakarta, Kamis (18/9). Pembicara yang hadir adalah Fajar Sudarwo (aktivis LSM Satu Nama), Meuthia Ganie Rochman (peneliti dari Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia), dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu).

Menurut Meuthia, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi, ternyata pembaruan yang berusaha dilakukan oleh LSM selama ini tidak juga menunjukkan hasil. Seharusnya hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pegiat LSM.

"Komunitas LSM itu sebenarnya adalah anak emas dari civil society, tetapi kenapa mereka tidak berhasil melakukan perubahan? Apakah ada yang salah dengan konsep gerakan yang dilakukan LSM-LSM Indonesia," jelas Meuthia.

Ia menambahkan, selaku peneliti sosial, ia melihat bahwa LSM di Indonesia terperangkap pada upaya-upaya untuk melawan kekuatan hegemonik, baik dari negara maupun dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Ternyata upaya melawan kekuatan hegemonik ini tidak didukung kemampuan logistik dan manajerial yang baik serta metode yang strategis. LSM cenderung melupakan aspek logistik, manajerial, serta bekerja dengan menggunakan metode yang strategis.

Sulit transparan

Fajar dari LSM Satu Nama yang selama ini aktif sebagai pegiat LSM mengatakan bahwa proses transparansi di dalam tubuh LSM sangat sulit terjadi. Transparansi ini terlihat dari ketidakikhlasan LSM melaporkan soal akuntabilitas keuangan serta pergantian kepemimpinan di dalam struktur LSM.

"Jika LSM tidak segera mereposisi perannya dan memperbaiki diri, sebenarnya hanya tinggal tunggu waktu kapan rakyat membubarkan LSM, seperti yang pernah terjadi di Cile. Sebab, saat ini stigma masyarakat terhadap LSM sudah negatif," jelas Fajar.

Padahal, masih banyak pegiat-pegiat LSM yang masih punya idealisme yang tinggi untuk bisa berpihak pada rakyat. Namun, kata Fajar, justru mereka yang masih baik ini sudah tertutup dengan perilaku pegiat-pegiat LSM lain yang hanya mengejar proyek.

Ray Rangkuti dari KIPP mengatakan, meskipun masyarakat banyak yang kecewa dengan kehadiran LSM-LSM, ini adalah pilihan yang lebih baik ketika suasana negara masih juga tidak baik. Dengan semakin banyaknya organisasi sipil yang mengawasi kinerja negara akan semakin mendorong pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. (vin)